Pertanyaan yang sudah terjawab:

Wanprestasi

Diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Unsur-unsur wanprestasi:

  1. Adanya Perjanjian
  2. Ada pihak yang melanggar perjanjian

Dapat dikatakan bahwa, dalam wanprestasi ada perjanjian yang dilanggar oleh dua orang atau pihak karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian yang telah disepakati.

Contoh: Perjanjian kerja yang dilakukan oleh calon karyawan dan Direktur sebuah perusahaan, berisi tentang hak dan kewajiban sebagai karyawan, diantaranya berisi tentang jumlah gaji dan tunjangan yang harus diterima oleh karyawan dan waktu penerimaan gaji dan tunjangan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan mangkir dari waktu yang telah disepakati dan membayarkan hak karyawan kurang dari yang telah disepakati. Dalam hal ini, perusahaan telah melakukan wanprestasi terhadap karyawannya.

Perbuatan Melawan Hukum

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur PMH:

  1. Adanya perbuatan melawan hukum
  2. Adanya kesalahan
  3. Adanya kerugian, baik materil maupun immateril
  4. Adanya hubungan kausalitas

Dapat dikatakan bahwa, PMH merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, karena kita berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu.

Contoh:

Peristiwa tabrakan antara mobil dan sepeda motor yang ugal-ugalan, mengakibatkan penumpang mobil mengalami luka-luka dan kerusakan mobil. Sebab pengendara sepeda motor ugal-ugalan.

Perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut bahwa wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian, sedangkan PMH tidak.

Tidak harus. Pada dasarnya Materai digunakan sebagai tanda membayar pajak atas dokumen sebaga (Lihat Pasal a angka 1 dan dan 4 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai/UU Bea Materai)). Selain itu, fungsi Materai dalam dokumen (termasuk Surat Kuasa) adalah untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata (perjanjian, kesepakatan, pernyataan, dan lain sebagainya) dan agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diakui dalam persidangan (Lihat Pasal Pasal 3 ayat (1) UU Bea Materai). Ketiadaan Materai dalam Surat Kuasa tidak membatalkan suatu peristiwa perdata tersebut. Namun biasanya, untuk mengantisipasi terjadinya masalah di kemudian hari, maka dokumen tersebut menggunakan Materai agar bisa menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan.

Tema Hukum Lainnya

Ingin Mengajukan Pertanyaan?