Pertanyaan yang sudah terjawab:

Tidak boleh, hubungan seksual suami dan istri memiliki adab dan kewajiban untuk saling berbuat baik satu sama lain (ma’ruf). Hal ini diulas di dalam banyak kitab, misalnya di dalam buku “Dibalik Tirai” karya Usamah Anis.
Di dalam islam, hubungan suami istri bukan hanya kesenangan semata, namun merupakan ibadah.

Menurut yang pro RUU ini, hubungan seksual sukarela tidak masuk ke RUU karena bukan termasuk kekerasan, jadi tidak bisa dimasukkan di RUU ini, namun bisa dikenai pasal perzinahan.

Frasa perzinahan di dalam perundangan-undangan yang berlaku saat ini (Pasal 284 KUHP), adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan.

Tanpa adanya RUU P-KS, perbuatan seksualitas yang menyalahi moralitas masyarakat adalah hal yang tidak diperbolehkan menurut Norma Kesusilaan.

Namun demikian, belum ada Undang-undang yang mengatur pemidanaan secara langsung terhadap perbuatan perzinahan dan seks menyimpang.

Perzinahan dalam Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni pada Pasal 284 KUHP, hanya mencakup perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat hubungan perkawinan.

Sedangkan untuk seks menyimpang (LGBT), Pasal 292 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul (sodomi) yang korbannya anak-anak. Pasal ini pernah diajukan Judicial Review (JR) ke MK oleh AILA pada tahun 2016 silam untuk dilakukan perluasan makna, namun ditolak dengan dalih, MK tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan baru perihal pasal kesusilaan tersebut. Namun hal tersebut bisa diajukan ke DPR sebagai lembaga pembentuk UU, yang saat ini juga masih membahas RKUHP. 

Selanjutnya Tindak Pidana Kesusilaan masuk dalam Bab XV RKUHP. Pasal 417 RKUHP mengatur bahwa perzinahan yang dimaksud adalah persetubuhan yang dilakukan lebih luas, karena tidak mengharuskan salah satu atau keduanya terikat hubungan perkawinan. Sementara itu Pasal 421 RKUHP setidak-tidaknya memidanakan perbuatan seksual menyimpang (LGBT) yang disertai dengan unsur paksaan. Adalah tugas kita bersama sebagai ummat islam dan bangsa Pancasila untuk mengawal dan memastikan bahwa, hukum yang berlaku adalah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat kolektif.

Tema Hukum Lainnya

Ingin Mengajukan Pertanyaan?