Pertanyaan yang sudah terjawab:

UU dibuat suatu rangkaian proses diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut ada lima proses pembuatan UU: (1) Perencanaan; (2) Penyusunan; (3) Pembahasan; (4) Pengesahan; (5) Penetapan.

Perencanaan,
Tahap awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, dimulai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan delegasi dari beberapa regulasi dan program pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 18.
Penyusunan, RUU berasal dari usulan DPR dan Presiden dan disertai Naskah Akademik.
Pembahasan, tahap pembicaraan tingkat I dan II dilakukan oleh DPR selaku Lembaga legislatif, Pembicaraan tingkat I mencakup pengantar musyawarah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini. Pembicaraan tingkat II berisi pengambilan keputusan tentang persetujuan atas RUU oleh DPR dan Presiden untuk maju ke tahap pengesahan.
Pengesahan, tahap penandatanganan draft RUU oleh Presiden, yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden untuk kemudian menjadi UU.
Penetapan, pengundangan UU yang sudah disahkan oleh Presiden dalam Lembaran Negara dan diberi nomor.

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut adalah persetujuan DPR bersama pemerintah untuk melanjutkan proses pembentukan RUU disahkan menjadi UU, tahap ini biasa disebut dengan tahap paripurna.
Sedangkan pengesahan adalah tahap penandatangan draft RUU oleh Presiden. RUU yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden untuk kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan diberi nomor.

Tema Hukum Lainnya

Ingin Mengajukan Pertanyaan?