Maklumat Aspirasi LKHK terkait Keterbukaan Informasi Publik

posted in: Pandangan Hukum 0

  1. Penyelenggaraan negara bukanlah dimiliki oleh pejabat pemerintahan saja melainkan perlu dimiliki seluruh rakyat Indonesia.
  2. LKHK mengapresiasi sistem informasi yang disediakan lembaga negara seluruhnya yang telah memberikan penjaminan atas keterbukaan informasi publik sehingga memungkinkan pencermatan, pengkajian dan penyampaian aspirasi publik yang berkemajuan.
  3. LKHK mengecam segala bentuk pembatasan atas akses informasi yang berintegritas, terbaru dan lengkap yang menghalangi upaya pencerdasan dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *